China Cegah Warga Penunggak Pajak dan Denda untuk Beli Tiket Pesawat

BEIJING, iNews.id - Tidak membayar denda di China? Lupakan bisa membeli tiket pesawat. Masyarakat China yang memiliki tunggakan pajak dan denda diblokir membeli tiket sebanyak 17,5 juta kali sepanjang 2018 lalu.

Menurut Pusat Informasi Kredit Publik Nasional, pelaku pelanggaran kredit sosial lainnya dilarang sebanyak 5,5 juta kali dari membeli tiket kereta api.

Dalam sebuah laporan tahunan, organisasi ini menyatakan sebanyak 128 orang diblokir untuk meninggalkan China karena memiliki tunggakan pajak.

Dilaporkan ABC News, Senin (25/2/2019), sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam memanfaatkan teknologi mulai dari pemrosesan data hingga pengurutan genetik dan pengenalan wajah hingga kontrol yang lebih ketat.

Poin kredit sosial yang dimiliki masyarakat di China akan dikurangi karena melanggar hukum atau di beberapa daerah melakukan pelanggaran sepele seperti membawa anjing berjalan-jalan tanpa menggunakan tali kekang.

Namun para aktivis hak asasi manusia mengatakan sistem itu terlalu kaku dan mungkin secara tidak adil menyebut orang sebagai tidak dapat dipercaya tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu bahwa mereka kehilangan status mereka, atau bagaimana status mereka dapat dipulihkan.

Partai yang berkuasa di China menginginkan sistem nasional ini diberlakukan pada 2020 tetapi belum mengatakan bagaimana sistem ini akan beroperasi.

Hukuman yang mungkin termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan bisnis, dan akses ke pendidikan.

Slogan yang diulang-ulang di media pemerintah China mengklaim, "Setelah Anda kehilangan kepercayaan, Anda akan menghadapi pembatasan di mana-mana".

Perangkat lunak pengawasan SenseTime mengidentifikasi pola pergerakan pelanggan.

Partai Komunis menyebut sanksi hukum bagi pelanggar kredit sosial dan sistem reward akan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat yang cepat berubah setelah tiga dekade reformasi ekonomi yang mengguncang struktur sosial.

Tidak ada informasi lebih lanjut soal berapa banyak orang yang hidup di bawah pengawasan kredit sosial.

Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam kredit sosial ini juga berpeluang kehilangan kontrak pemerintah atau akses ke pinjaman bank atau dilarang menerbitkan obligasi atau mengimpor barang.

Tindakan yang dikenakan sanksi hukum kredit sosial ini pada tahun lalu mencakup tindakan menyiarkan iklan palsu atau melanggar aturan keamanan obat, kata pusat informasi pemerintah.

Sejak diluncurkan, hukuman kredit sosial ini menyebabkan 3,5 juta orang secara sukarela memenuhi kewajiban hukum mereka, termasuk 37 orang yang membayar total 150 juta yuan denda yang terlambat atau penyitaan.

Laporan itu tidak memberikan perincian tentang berapa banyak orang yang tinggal di daerah dengan sistem kredit sosial.

Kredit sosial merupakan salah satu aspek upaya Partai Komunis China untuk mengambil keuntungan dari peningkatan daya komputasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk melacak dan mengendalikan masyarakat China.

Kementerian kepolisian China meluncurkan inisiatif yang dijuluki Golden Shield pada tahun 2000 untuk membangun jaringan digital nasional untuk melacak individu.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan orang-orang di daerah Muslim dan etnis minoritas lainnya dipaksa untuk memberikan sampel darah untuk database genetik.

Sistem-sistem itu mengandalkan teknologi asing. Itu menimbulkan kritik bahwa pemasok AS dan Eropa mungkin memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.

Editor : Nathania Riris Michico

Let's block ads! (Why?)