Menkeu: Kebijakan yang Populis Enggak Salah

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap banyak kalangan bersifat populis. Dalam era pemerintahahan saat ini, fokus kebijakan yang digenjot, yakni pembangunan infrastruktur hingga program bantuan sosial (bansos).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak membantah jika kebijakan pemerintah saat ini lebih populis. Hal ini dinilai lumrah dilakukan karena kebijakan yang dihasilkan memang benar-benar berpihak pada masyarakat.

"Jadi populism juga sebenarnya enggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun, yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan concern atau kebutuhan masyarakat. Namun tetap sustainable dari sisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)-nya," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, kebijakan bersifat populis diambil dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat. Meskipun kebijakan yang diharapkan ini tentunya belum tentu menjadi persoalan utama.

"Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin, kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi," tutur Sri Mulyani.

Melalui kebijakan yang bersifat populis diharapkan mampu mendorong kepentingan-kepentingan seluruh kalangan masyarakat. Wanita yang akrab disapa Ani ini menambahkan, kebijakan populis juga mampu mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara karena dianggap memenuhi harapan.

"Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan," ujarnya.

Menurut dia, salah satu contoh program di masa pemerintahan saat ini yang cukup populis namun baik, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini juga sejalan dengan kebutuhan dalam negeri, untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa berdaya saing.

"Kalau kita bisa bicara dengan program Presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populism. Tapi itu populism yang benar, karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada pendidikan yang baik, tanpa kesehatan yang baik, dengan kesenjangan yang lebih tinggi," tuturnya.

Dengan semakin meningkatnya dana yang digelontorkan ke sektor pendidikan, diharapkan mampu merealisasikan keinginan pemerintah untuk mendorong kualitas SDM. "Dari situ persoalannya bukan masalah, arahnya itu bagaimana ke pendidikan harus dilakukan, dengan anggaran mencapai Rp490 triliun itu benar benar bisa menjamin kebutuhan masyarakat," katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)