TKN: Akuntabilitas Pemerintahan Jokowi-JK Terus Meningkat

JAKARTA, iNews.id – Tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memaksimalkan pelayanan publik dan memerangi korupsi terus dilakukan. Tekad itu digenapi dengan keberhasilan penandatanganan kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss.

Penandatanganan dilakukan di Bern, Swiss, Senin (4/2/2019) antara Menterin Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.

Menurut influencer PDI Perjuangan di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Eva K Sundari, kerja sama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta ilegal dari warga negara Indonesia.

”Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) cekatan memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016 dan telah direspons pemerintah secara cerdas termasuk dengan melahirkan UU Pengampunan Pajak yang diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,” kata Eva melalui keterangan tertulis, Selasa (5/2/2019).

Dia menjelaskan, dengan MLA upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih seperti korupsi, money laundering, dan penghindaran pajak bisa dilaksanakan lebih efektif.

Keberhasilan tersebut juga meningkatkan posisi Indonesia di jajaran negara-negara maju lainnya yang tentu meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. ”Itu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan Indonesia,” ujarnya.

Politikus PDIP Eva K Sundari. (Foto: Sindonews/dok).

Eva mengingatkan, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparency International, ranking Indonesia membaik 7 peringkat, yakni di posisi 89 dari 96 pada 2017.

”Ini situasi yang perlu diapresiasi mengingat 50 persen negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi skor maupun peringkat ranking,” ujarnya.

Eva menilai, salah satu faktor yang kemungkinan berkontribusi ke prestasi Indonesia ini dalam IPK ini yaitu perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini.

Fakta ini sekaligus membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan.

Eva menegaskan, semua kinerja tersebut menjadi modal kuat bagi Presiden Jokowi untuk terus melaksanakan perbaikan penegakan hukum bagi pengamanan pembangunan nasional yang pro-rakyat di masa mendatang.

Komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum.

”Jokowi-JK telah menyediakan prasyarat penting bagi Indonesia agar dapat bersaing dan menjadi pemenang masa depan, yaitu transparansi dan akuntabilitas,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.

Editor : Zen Teguh

Let's block ads! (Why?)