Polusi Asap di Bangkok Parah, PM Thailand Akan Diseret ke Pengadilan

BANGKOK, iNews.id - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o cha, Gubernur Bangkok Aswin Kwanmuang, dan Badan Lingkungan Nasional, akan dipanggil ke Pengadilan Administratif Pusat untuk kasus memburuknya polusi udara di Bangkok.

Polusi udara di atas standar kesehatan menyelimuti Bangkok sejak 2 bulan lalu. Kondisi ini memicu ditutupnya ratusan sekolah dan memengaruhi aktivitas warga dan perekonomian.

Pengadilan kemungkinan akan meminta respons dari Prayut, Aswin, serta anggota badan lingkungan terkait pengaduan dari LSM Stop Global Warming Association (SGWA) serta 41 warga Bangkok.

Para pelapor menuduh para pejabat negara itu lalai mengatasi krisis kabut asap dan gagal memenuhi amanat UU Lingkungan dan UU Kesehatan Masyarakat untuk mengendalikan tingkat PM2,5.

Presiden SGWA, Srisuwan Janya, mengatakan, ketiga tergugat akan diminta responsnya dalam menangani krisis polusi ini secepatnya.

"Kami akan menyiapkan bukti kelalaian serta mendesak pengadilan untuk memerintahkan ketiga pihak segera menyampaikan langkah-langkah menangani sumber polusi udara," kata presiden SGWA, Srisuwan Janya, dikutip dari The Nation, Kamis (7/2/2019).

Selain pejabat, kata Srisuwan, pelaku pembakaran perkebunan tebu serta pihak yang membeli tebu juga harus menghadapi hukuman.

Dalam dokumen pengaduan, kelalaian pejabat dalam menangani polusi ini menyebabkan banyak sekolah dan kegiatan usaha tutup sementara. Perekonomian Thailand juga mengalami dampak serius. Selain itu, turis mancanegara enggan datang ke Thailand. Sejumlah orang juga mengalami gangguan pernapasan.

Kamar Dagang dan Industri Thailand memperingatkan, jika krisis polusi ini berkepanjangan maka bisa menyebabkan kerugian finansial antara 10 miliar hingga 15 miliar baht atau Rp4,4 triliun-Rp6,6 triliun per bulan.

Perkiraan itu didasarkan pada uang yang harus dikeluarkan warga untuk tagihan medis, membeli masker wajah N95, serta berkurangnya pendapatan di sektor pariwisata.

Menurut Kamar Dagang dan Industri Thailand, setiap warga rata-rata menghabiskan sekitar 594 baht sebulan untuk membeli masker dan produk pelindung terkait.

"Kami melakukan survei pendapat tentang krisis selama Tahun Baru China dan mendapati bahwa orang khawatir masalah PM2.5 akan berkepanjangan," ujar Direktur Pusat Prakiraan Ekonomi dan Bisnis Universitas Kamar Dagang dan Industri Thailand, Thanawat Polvichai.

Badan PBB Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan PM2,5 sebagai karsinogenik. Materi partikulat dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang merupakan penyebab beberapa masalah kesehatan yang dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan kematian.

Editor : Anton Suhartono

Let's block ads! (Why?)