Sri Mulyani ke Pejabat Daerah: Saya Benci Kalau Anggaran Dikorupsi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Tanah Air. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya meliputi sektor infrastruktur, melainkan juga mengatasi isu kesenjangan sosial.

Keseriusan ini ditunjukkan pemerintah dengan terus meningkatan penggelontoran dana ke daerah setiap tahunnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut sehingga, tujuan pemerintah untuk melakukan pemerataan dapat terwujud.

"Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level manajer tengah. Suatu institusi kalau manajer yang di level tengah seperti Camat ini memiliki managerial yang baik, perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” ujar Sri Mulyani di hadapan ratusan Camat, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan pentingnya peranan pejabat daerah dalam rangka melakukan pembangunan nasional. Pasalnya, camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, terutama terkait dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahunnya.

"Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera,” tutur Sri Mulyani.

Dalam paparannya, wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan bahwa anggaran daerah selalu meningkat. Tercatat, total anggaran dana desa sebesar Rp257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya.

Rinciannya, Rp20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp46,98 triliun 2016, Rp60 2017, Rp60 triliun 2018, dan Rp70 triliun tahun 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp70 trilliun. Dana desa selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600 km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 unit,” ucapnya.

Sementara untuk dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yakni, baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

“Dana kelurahan sebesar Rp3 trilliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain,” kata Sri Mulyani.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)