Ada Dana Desa dan Kelurahan, Sri Mulyani Kaji Penyiapan Dana Kecamatan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran dana khusus kecamatan. Dana ini rencananya dianggarkan untuk biaya operasional para camat di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini dinilai perlu mengingat sebelumnya sudah terdapat dana khusus yang dialokasikan keperangkat daerah lain, seperti dana desa yang sudah mulai dianggarkan sejak 2015, dan dana kelurahan yang dimulai tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai rencana ini. Apabila jadi, Kemenkeu akan mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya dengar dari Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo), kalau bisa ada semacam, karena ini kan sama desa lurah (Dana Desa dan Dana Kelurahan), kok camat tidak dikasih. Nah nanti kami pikirkan saja dalam bentuk Dana Alokasi Umum," tutur Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk melanjutkan rencana ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memilih instrumen paling efektif yang digunakan sebagai anggaran kecamatan.

"Saya sebagai menteri keuangan kami bisa alokasikan dalam bentuk DAU berdasarkan tugas. Namun, kalau DAU-nya terlalu banyak saya kasih tanda, itu jadinya bukan DAU lagi," ujar Sri Mulyani.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku akan mengusulkan dana kecamatan dengan kisaran Rp50 juta sampai Rp100 juta. Anggaran itu nantinya dipergunakan camat atau pejabat kecamatan untuk mengawasi penggunaan dana desa serta dana kelurahan.

“Dana untuk pembangunan kecamatan sebenarnya sudah cukup tapi kemudian mereka bertanya apakah dana untuk fungsi pengawasan dan pembinaan, menurut saya kalau pakai anggaran program kecamatan sudah tidak mungkin, kalau ada anggaran Rp50 juta sampai Rp100 juta sudah cukup bagus,” ucapnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)