BI Luncurkan Visi SPI 2025 Sambut Integrasi Ekonomi dan Keuangan Digital

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) meluncurkan lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Langkah ini untuk mengantisipasi meningkatkan risiko kejahatan dalam sistem keuangan digital.

"Mekanisme pasar tidak selalu baik, pasti ada market failure. Jadi, tugas otoritas adalah mengatasi eksternalitas negatif dan memitigasinya," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Perry mengatakan, sudah menjadi tugas dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan nasional. Adapun visi pertama dari SPI 2025 adalah mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital yang ada di Indonesia. Melalui integrasi ini dihadapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional.

"Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan," kata Perry.

Visi yang ketiga ialah mendorong adanya konektivitas antara fintech dengan perbankan. Perry menjelaskan, konektivitas dinilai perlu untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

"Caranya dengan API, application progamming interface, dimana sejumlah servis, bisa mengoperasikan data secara bersamaan," katanya.

Keempat,menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan nasabah, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat. Visi ini akan dilakukan melalui penerapan kewajiban keterbukaan untuk data, informasi, bisnis publik.

"Yang terakhir, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negaramelalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik," tutur dia.

Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah itu memastikan kelima visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya.

"Maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri," ucapnya.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)