Waketum Gerindra Serukan Tak Bayar Pajak, Begini Komentar Sri Mulyani

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono baru-baru ini menyerukan ajakan untuk tidak membayar pajak. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil pemilihan umum presiden 2019-2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembayaran pajak merupakan bagian dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya hasil penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Uang pajak untuk apa? Untuk segala macamnya, dari mulai jalan raya, dari sekolah, rumah sakit, kita bicara tentang air, listrik," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bukan hanya itu, menurut dia, dampak penerimaan pajak juga dirasakan oleh partai politik itu sendiri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan perwakilan dari partai politik itu sendiri mendapatkan gajinya dari APBN.

"Termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa karena mereka mendapat per kepala," ucap dia.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menambahkan, sistem pembayaran pajak sudah diatur keberadaannya dalam undang-undang. Dengan begitu, bukan suatu hal yang mudah untuk mengganggu jalannya kewajiban yang sudah diatur dalam hukum tersebut.

"Jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban dan boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku tidak khawatir dengan ajakan boikot yang dilontarkan politisi asal Gerindra itu. Pasalnya, sudah banyak juga pihak yang berpandangan serupa dengannya.

"Kalau kita lihat diantara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar dia.a

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)