Realisasikan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Butuh Dana 3 Triliun Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG's). Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi ini hingga 2030 sekitar 2,5-3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran Indonesia untuk mewujudkan SGD ini masih belum dihitung. Namun, dia memastikan tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pembiayaan dengan APBN sangat terbatas, apabila APBN kita didukung dengan kebijakan pun tidak mampu mencukupi pembiayaan yang dibutuhkan untuk pencapaian target yang ada," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Oleh karenanya dibutuhkan bantuan dari semua pihak untuk mencari kebutuhan pendanaannya. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

"Menjalin kemitraan kan kita sudah membuat platform-nya, ada yang buat pemerintah sendiri isinya pemerintah pusat, Pemda dan parlemen, CSO dan media, dunia usaha filantropi, akademisi, dan ekspert," ucapnya.

Kendati demikian, menurut dia, platform tersebut tidak cukup karena pasti memerlukan panduan kerja sama antarpihak. Pasalnya, bagaimanapun juga pemerintah membuat platform tersebut dengan tujuan agar paltform bisa saling bekerja sama.

"Diperlukan kerja sama ini maka kita membuat panduan (Buku Panduan Kemitraan Multi-Pihak) dengan harapan semua pihak yang ingin terlibat di SDG tahu bagaimana mereka menempatkan dirinya, dan bagaimana mereka akhirnya bisa berkontribusi terhadap pencapaian," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 2015 sidang umum PBB, Indonesia dan seluruh negara berkomitmen untuk melaksanakan agenda global ini. SDG menyasar pada 5P, people, planet, prosperity, peace, dan partnership.

Konsep SDG ini menyoroti tengang masyarakat terutama terkait dengan hak asasinya, kepentingan semua manusia untuk terlibat SDG, dan jauh dari perlakuan diskriminasi.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)