Menko Luhut Sebut Penenggelaman Kapal Ilegal Tidak Bisa Dilakukan Terus Menerus

JAKARTA, iNews.id - Aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal ilegal karena mencuri ikan (illegal fishing) kembali mendapat kritik dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan. Menurut dia, aksi itu bukan solusi jangka panjang.

"Memang apa yang dibuat Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) itu bagus, kita tenggelamin, harus ada shock therapy itu. Tapi jangan sepanjang masa shock terapy, capek juga orang nanti akhirnya bosan," ujar dia di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5/2019)

Menko Luhut berharap Menteri Susi bisa melakukan aksi alternatif. Misalnya, kata dia, membangun komunitas nelayan di perbatasan yang rawan aksi illegal fishing seperti Laut Natuna.

"Kan banyak sekali tempat kayak seperti di Natuna. Kita marah-marah kapal asing datang ke kita, loh kapal kita saja tidak ada di sana," kata dia.

Selain itu, mantan duta besar RI untuk Singapura itu menyarankan pendekatan preventif dengan cara menempatkan penjagaan pantai (coast guard) untuk melindungi wilayah perbatasan. Saat ini, penjagaan pantai merupakan tugas Kementerian Perhubungan, sehingga perlu dialihkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Karena coast guard itu tidak penuh, kewenangan dia sebagai coast guard. Jadi bukan salah dia, kita yang salah yang membuat dulu," ucapnya.

Menko Luhut mengatakan, pengalihan wewenang tersebut membutuhkan regulasi. Presiden Joko Widodo, kata dia, telah memerintahkan harmonisasi aturan, sehingga KKP nantinya yang akan bertugas menjaga pantai.

"Itu menurut saya sudah benar sekali. Jadi presiden sudah perintahkan dalam 6 bulan selesai harmonisasi peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Selama lebih dari empat tahun, KKP terus melakukan aksi penenggelaman kapal ilegal, terutama asing. Terakhir, Menteri Susi menenggelamkan 13 kapal ilegal asal Vietnam tanpa melalui keputusan pengadilan perikanan.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)