Dorong Ekonomi Digital, BI dan Pemerintah Sepakati 12 Program Sinergi

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sepakat untuk menjalankan 12 program sinergi. Program ini dilakukan dengan tujuan mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ke-12 program ini difokuskan dalam tiga area, yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi. Melalui program ini ia berharap dapat mengubah kebiasaan masayarakat yang melakukan transaksi tunai ke nontunai.

"Tidak hanya memperluas, tapi juga memperkuat kesehatan fiskal dan perkuat efisiensi ekonomi sambil mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Program prioritas ini disepakati usai Perry melalukan Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda). Dari Rakorpusda tersebut dihasilkan 12 program sinergi yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni Kelompok A: Mempercepat perluasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai, Kelompok B: Mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan Kelompok C: Mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi, dimana masing-masing kelompok terdiri dari empat program.

"Kelompok A melalui program inisiatif sebagai berikut. Pertama, Peningkatan kualitas data Keluarga Penerima Manfaat atau KPM melalui penggunaan NIK (Nomor Induk Keluarga) sebagai unique ID," kata Perry.

Adapun program lain dari kelompok A, yaitu implementasi biometric sebagai sarana autentifikasi dengan pilot project, perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur, dan peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM. "Kelompok yang kedua, mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau melalui inisiatif," tuturnya.

Adapun program yang dicanangkan dari kelompok ini antara lain, penguatan landasan hukum, Pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD), penyelenggaraan kejuaraan untuk meningkatkan motivasi pemerintah daerah, dan inovasi e-retribusi.

"Kelompok tiga, sinergi program-program yang diarahkan dukung impelementasi elektronifikasi di sistem transportasi," kata Perry.

Kelompok ini terdiri dari program strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol, perluasan elektronifikasi ke transportasi darat dan laut, melakukan kajian atas pengembangan model bisnis integrasi antar moda, dan Pembentukan Kelompok Kerja Nasional guna dorong percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional.

Perry menekankan bahwa program-program ini sifatnya multiyears. Dengan begitu, pemerintah dan BI akan menjalankan program ini secara bertahap tiap tahunnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)