APDI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Khusus Telusuri Kematian KPPS

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah didesak segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan menjelaskan, pembentukan tim itu perlu dilakukan lantaran penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS itu masih menjadi misteri.

“Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi,” kata Intan dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Dia berpandangan, bergugurannya ratusan petugas KPPS sampai hari ini seakan tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh kelompok elemen masyarakat lantaran pihak-pihak terkait tidak memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap para “pejuang demokrasi” itu. “Sampai detik ini, tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab,” ujar Intan.

Dia menuturkan, petugas pelaksana pemilu bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatannya seolah-olah “dipaksa” untuk menyelesaikan pekerjaan dengan risiko tinggi hingga banyak yang tumbang sakit bahkan meninggal dunia. Intan pun menegaskan, APDI tidak berpihak pada salah satu calon di Pemilu 2019 karena dorongan ini lahir berdasarkan niat untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan sehat ke depannya.

APDI pun menantang calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam memberikan perhatian dan kepedulian dibalik kematian ratusan petugas KPPS itu. “Untuk berlomba kepedulian terhadap korban Pemilu 2019 baik membantu pelayanan kesehatan bagi yang sakit maupun memberikan dukungan bagi keluarga korban yang meninggal,” ujarnya.

Intan mengaku kecewa dengan Jokowi dan Prabowo karena kurang peduli dan perhatian terhadap ratusan KPPS yang meninggal. “Siapa pun calon presiden, kenapa mereka tidak melakukan kepedulian. Tidak ada calon yang turun ke lapangan untuk menunjukkan rasa iba,” ucapnya.

Dia mengatakan, jika KPU dan pemerintah tetap abai untuk menelusuri penyebab kematian para petugas KPPS itu,APDI bersama dengan konsorsium akan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional. “KPU dan pemerintah harus memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas Pemilu yang masih terbaring di Rumah Sakit,” tuturnya.

Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Let's block ads! (Why?)