Dukung Ide E-KTP Multimanfaat Sandi, DPD: Sudah Saatnya Dimaksimalkan

JAKARTA, iNews.id – Gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, tentang e-KTP Multimanfaat dalam debat kandidat pilpres putaran ketiga, Minggu (17/3/2019) lalu, harus menjadi keniscayaan. Ide tersebut dinilai sejalan dengan tujuan awal pembuatan e-KTP yang menghabiskan anggaran trilunan rupiah.

Wakil Ketua Komite I DPD yang membidangi persoalan kependudukan, Fahira Idris mengungkapkan, seharusnya e-KTP bisa berfungsi untuk mendapatkan berbagai bantuan dan pelayanan dari pemerintah. Mulai dari jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

“Jadi, (e-KTP) bukan sekadar sebagai identitas diri, tetapi juga menjadi ‘kartu sakti’ untuk memudahkan rakyat mendapatkan berbagai akses bantuan dan pelayanan dari negara,” ungkap Fahira dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Ketika e-KTP sudah multifungsi, kata dia, pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan berbagai macam kartu baru karena fungsi-fungsi tersebut sudah mampu dilakukan oleh e-KTP yang memang dirancang sebagai kartu multiguna. “Tinggal bagaimana pemerintahan ke depan mengembangkan dan memaksimalkan kecanggihan e-KTP untuk memudahkan rakyat mendapat bantuan dan pelayanan publik yang prima,” ujar Fahira.

Menurut dia, chip yang ada di e-KTP mampu memuat data kependudukan. Layaknya sebuah mini storage media, e-KTP mampu menyimpan data mulai dari tanda tangan digital, pasfoto, sidik jari, dan iris mata pemiliknya. Keunggulan lain e-KTP yaitu juga memiliki kemampuan memproses berbagai data jika dihubungkan dengan alat pembaca kartu atau card reader dan langsung tersambung ke pusat data kependudukan nasional.

“Kenapa kecanggihan e-KTP ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita tidak perlu lagi menerbitkan berbagai kartu yang sebenarnya fungsinya bisa dilakukan oleh e-KTP yang memang dirancang multiguna? Selama empat tahun terakhir ini, inisiatif memaksimalkan fungsi e-KTP, saya lihat belum ada. Oleh karena itu, harus segera dimulai menjadikan e-KTP sebagai kartu yang benar-benar ‘sakti’,” tutur senator asal Jakarta itu.

Ke depan, kata Fahira, e-KTP benar-benar harus difungsikan sebagai kartu tunggal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan program pemerintah, dari sejak mereka lahir hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, fokus pemerintah ke depan, siapapun yang memimpin republik ini, adalah bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan kecanggihan e-KTP untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, termasuk bantuan sosial. “Bukan malah menerbitkan kartu-kartu baru lagi,” ucapnya.