Gerindra: Lepas Saham PT Delta, Pemprov DKI Setop Produksi Dosa

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta mendukung rencana Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjual saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Bagi Partai berlambang kepala Garuda ini, keberadaan perusahan tersebut lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Sejak awal, Gerindra mendukung saham tersebut agar dijual. Tidak perlu argumen lagi karena lebih banyak mudaratnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Anies: Kita Lapor ke Rakyat Jakarta Wakil Anda Ingin Tetap Saham Bir

Ketua DPRD DKI Minta Anies Berpikir Ulang Lepas Saham Perusahaan Bir

Diketahui, PT Delta Djakarta adalah produsen dan distributor beberapa merek bir terbaik di dunia di bawah Anker, Carlsberg, San Miguel dan Kuda Putih. Perusahaan ini juga merupakan tokoh kunci dalam non-alkohol pasar minuman dengan merek Sodaku dan Soda Ice.

Tanpa saham di perusahaan bir, Taufik menjelaskan, Pemprov DKI juga tetap memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. "Jadi, sejak awal Gerindra sudah mendukung. Bagaimana tak mendukung, kami yang usung. Itu kan janji kampanye. Jadi, tak perlu berargumen lagi," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Rp 1 triliun dan dalam setahun hanya mendapatkan deviden Rp50 miliar, sehingga untuk mencapai Rp1 triliun membutuhkan waktu 20 tahun.

"Pemprov DKI rugi. Makanya lebih baik jual. Kami di Fraksi Gerindra DPRD DKI sudah bulat. Masih banyak pemasukan. Lagian, yang buat atau yang jual dosanya lebih besar. Artinya, Pemprov DKI setop produksi dosa. Ya dengan lepas saham PT Delta Djakarta," tuturnya.

Selain keinginan masyarakat, kata Ketua Seknas Prabowo-Sandi itu, pelepasan saham merupakan janji Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur. Dia menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janjinya. Oleh karena itu, Taufik menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi.

Alasan lainnya, dia melanjutkan, konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam karena jika Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras dan yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras, namun juga yang memproduksi. "Ini besar sekali dosanya," kata Taufik.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)