Moeldoko soal Ujaran Kebencian Robertus Robet: Keluar dari UU, Semprit

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) turut angkat bicara soal penangkapan dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet yang terseret kasus ujaran kebencian terhadap institusi TNI.

Mantan Panglima TNI itu mengaku belum mengatahui soal peristiwa penangkapan Robert. Namun, meski secara prinsip Indonesia menganut sistem demokrasi, setiap orang juga tidak boleh asal dalam menyampaikan aspirasinya.

"Saya belum tahu peristiwanya, tapi prinsipnya beginilah, negara ini negara demokrasi, bukan berarti semua orang punya semaunya menyampaikan sesuatu," kata Moeldoko di Rumah Aspirasi, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Tersangka Ujaran Kebencian, Robertus Robet Ditangkap Rabu Dini Hari

Dianggap Hina TNI, Dosen UNJ Robertus Robet Tersangka Ujaran Kebencian

Menurut dia, Indonesia juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila dianggap melanggar maka orang tersebut harus tetap diproses.

"Demokrasi itu kan harus diperkuat dari instrumen perundang-undangan. Begitu keluar dari undang-undang, semprit. Masih melakukan lagi, penjarain aja, kan gitu," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Polisi menetapkan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robet sebagai tersangka kasus ujaran kebencian (hate Speech). Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saat ini Robet sudah jadi tersangka. (dijerat) Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE," ‎kata kuasa hukum Robet, Erwin Natosmal Oemar‎ saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Dosen Sosiologi UNJ, Robertus Robert (Foto: YouTube)

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan Robet diduga melakukan orasi saat menggelar aksi Kamisan di depan istana. Orasi tersebut menjurus pada pengghinaan pada instansi TNI.

"Melakukan orasi pada saat demo di Monas tepatnya depan Istana dengan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI," ujarnya.

Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)