DPR Nilai Diplomasi RI di Era Jokowi Semakin Diakui Dunia

JAKARTA, iNews.id, – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terfokus pada pembangunan dalam negeri. Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK) juga menaruh perhatian lebih pada isu-isu internasional. Kepemimpinan selama 4,5 tahun ini terbukti mendapat pengakuan dunia.

Salah satu bukti nyata kepercayaan internasional pada Indonesia terlihat pada status RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB pada 1 Januari 2019 dan berlaku hingga 31 Desember 2020.

Meski bukan yang pertama (sebelumnya pernah mendapatkan status tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008) terpilihnya Indonesia sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia.

"Masuk sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB membuat Indonesia menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. Itu sebuah kehormatan sekaligus prestasi, dan juga tanggung jawab besar," ujar anggota Komisi I DPR Meutya Hafid di Jakarta, Sabtu (29/3/2019).

Dia menjelaskan, dipilihnya Indonesia merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia. Termasuk isu Palestina, yang selalu diperhatikan Indonesia selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Artinya, usaha-usaha Indonesia dalam memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, menjaga kekompakan antar organisasi di kawasan, pendekatan global-komprehensif dalam memerangi terorisme dan radikalisme, serta pembangunan berkelanjutan mendapat pengakuan besar dari forum internasional," ujarnya.

Atas dasar itulah, jelang debat keempat pilpres pada Sabtu (30/3/2019) di Hotel Shangri-la, Jakarta, Meutya optimistis capres nomor urut 01 ini mampu beradu opini dengan capres Prabowo Subianto dalam mengupas tema debat mengenai ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Menurutnya, jika dalam debat tersebut Jokowi dikritik karena jarang tampil di forum internasional, maka Jokowi akan bisa menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena pilihan antara mengurus domestik atau ke luar negeri.

Jokowi, kata Meutya, sudah mengantisipasi kritik seperti itu. Apalagi, terbukti dalam urusan dalam negeri banyak pencapaian yang diraih.

”Intinya, banyak pencapaian di periode pertama sehingga Jokowi layak dilanjutkan di periode kedua. Kebijakan petahana mengenai pertahanan, keamanan, dan luar negeri sudah dijalankan. Tinggal memperkuat untuk periode berikutnya," ucap politikus Partai Golkar ini.

Editor : Zen Teguh

Let's block ads! (Why?)