Prabowo Janjikan Sistem Outsourcing Dihapus, Ini Komentar Pengamat

JAKARTA, iNews.id - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berupaya menghapus sistem outsourcing di Indonesia jika terpilih. Meski praktik outsourcing selama ini memicu berbagai polemik, namun apakah perlu dihapuskan?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, selama ini perusahaan outsourcing berkontribusi untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, jika sistem ini dihapus maka dikhawatirkan akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

"Saya kira sulit ya menghapus outsourcing karena outsourcing itu adalah salah satu pilihan terbaik bagi perusahaan. Saya kira begitu (akan ada pengurangan penyerapan tenaga kerja). Konsukuensinya perusahaan akan melakukan rasionalisasi," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Sabtu (23/3/2019).

Selain itu, jika sistem tersebut dihapuskan maka perusahaan-perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem kepegawaiannya. Apalagi saat ini masih banyak perusahaan yang memanfaatkan sistem outsourcing dalam perekrutan pegawainya karena dinilai lebih mudah dan fleksibel.

"Akan jadi masalah bagi banyak perusahaan. Karena harus mengubah banyak hal terkait sistem kepegawaian dan bisa meningkatkan biaya operasional," kata dia.

Sistem outsourcing ini menurutnya bermanfaat bagi perusahaan namun perlu adanya penjaminan hak-hak pekerja yang direkrut. Pasalnya, selama ini sistem outsourcing dinilai hanya merugikan pekerja-pekerja yang disalurkan karena tidak memberikan kejelasan mengenai hak-hak dan perlindungan pekerja.

"Yang paling realistis saya kira adalah bagaimana paslon bisa menjanjikan menjamin hak-hak pekerja walaupun dalam posisi outsourcing. Terutama hak-hak terkait karier, kepastian masa depan, jaminan masa tua," ucapnya.

Sementara itu, Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, sistem outsourcing masih relevan untuk diterapkan di Indoensia. Terutama bagi industri tertentu yang membutuhkan spesialisasi dalam produksinya di mana spesialisasi ini bisa dibantu oleh outsourcing.

"Kalau dihapus berarti perlu ada upaya tambahan dari tiap industri untuk mengembangkan skill-skill pekerjanya yang padahal tidak berkaitan dengan core businessnya. Sehingga industri menjadi lebih sulit untuk fokus dalam pengembangan skill-skill pekerjanya yang berkaitan dengan core businessnya," tuturnya dalam diskusi online, Minggu (17/3/2019).

Bahkan beberapa negara lain seperti Vietnam, China, dan Hong Kong yang merupakan negara industri telah banyak menggunakan sistem outsourcing. Sistem ini justru dapat menjadikan industri di negara tersebut menjadi kompetitif.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)