MRT Jakarta Beroperasi, IPW: Berpengaruh ke Properti Komersial

JAKARTA, iNews.id - Moda Raya Terpadu (MRT) DKI Jakarta fase I akan beroperasi akhir Maret ini dengan melewati 13 stasiun. Pemerintah memperkirakan seiring beroperasinya moda transportasi ini akan mengubah peta properti komersial di Ibu Kota.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, hal ini memang akan berpengaruh pada peningkatan properti komersial di sekitaran stasiun-stasiun MRT. Pasalnya, sekitaran stasiun MRT memiliki peluang yang bagus untuk berbisnis.

"Oh iya pasti berpengaruh di simpul-simpul MRT akan terjadi peningkatan (properti) komersial," ujarnya kepada iNews.id, Kamis (7/3/2019).

Kendati demikian, peningkatan properti komersial tersebut hanya sampai di sekitaran DKI Jakarta. Sementara, dampak yang lebih luas untuk sektor properti malah disumbangkan oleh pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Pasalnya, LRT Jabodebek jangkauannya hingga ke luar Jakarta sedangkan MRT hanya beroperasi di dalam wilayah Ibu Kota. Dengan demikian, peningkatan minat akan properti komersial bisa merambah ke luar Jakarta.

"Kalau MRT itu kan masih seputaran Jakarta ya. Kalau untuk luar Jakarta mungkin lebih ke LRT saat ini. Maksudnya kalau meluas ke pinggiran Jakarta lebih ke LRT," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meyatakan, proyek ini bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi banyak orang. Salah satu keuntungan ekonomi yang didapat, yakni nilai tambah bagi proyek-proyek properti di sekitar kawasan stasiun MRT.

Bahkan, sebelum beroperasi, saat ini nilai properti diklaim sudah meningkat secara signifikan. "Tadi disampaikan oleh Presdir (PT MRT), Pak Willy, dari keseluruhan tempat pemberhentian telah menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai properti dan kegiatan ekonomi yang diperkirakan akan meningkat," tutur Sri Mulyani, di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Proyek pembangunan MRT tahap satu menghabiskan dana anggaran sebesar Rp16 triliun. Adapun rincian pendanaan, 49 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (on-granting) dan 51 persen APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-lending).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, meski angka pendanaan terlihat besar, jika dibandingkan dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus dihabiskan dengan kendaraan pribadi, pembangunan MRT diyakini dapat menekan inefisiensi masyarakat yang beraktivitas di Jakarta.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)