KPK Cermati Dugaan Pihak Lain Terlibat Kasus Suap PLTU Riau-1

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mencermati keterlibatan pihak lain terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

"KPK masih terus mencermati dugaan keterlibatan dan peran pihak lain dalam perkara ini," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (28/3/2019).

Eni Saragih Minta Bantuan Keluarga Bayar Uang Pengganti Rp5,87 Miliar

Pengajuan JC Ditolak Hakim, Eni Saragih: Saya Ikhlas Menerima

Dalam perkara ini dua terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap. Keduanya adalah Johannes Budi Soetrisno Kotjo dan Eni Maulani Saragih. Sedangkan, terdakwa Idrus Marham masih menjalani persidangan.

Dalam perkara ini mantan pemegang saham Blackgold Natural Resources itu terbukti telah menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih sebesar Rp 4,7 miliar.

Eni terbukti membantu Johannes Budusutrisno Kotjo dalam memfasilitasi untuk bertemu dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Eni juga yang mengenalkan Johannes kepada Sofyan Basir sebagai pihak swasta yang berminat dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Eni juga terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap tersebut diberikan untuk memuluskan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 kepada pihak Johannes Kotjo.

Kotjo terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas perbuatannya Eni melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)