BKPM Sebut Birokrasi Jadi Penyebab Investasi Tidak Tumbuh Tinggi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi mengaku kecewa dengan realisasi investasi tahun lalu yang hanya tumbuh 4,1 persen. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai pola kerja birokrasi menjadi faktor di balik melambatnya investasi.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyebut, gaya kerja birokrat di pemerintahan masih inefisien dan tidak cekatan. Hal ini, menurut dia, membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga untuk urusan investasi.

"Presiden dalam sambutannya menyampaikan akan saya pelajari, saya cari dimana kesalahannya. Buat saya, salah satu kelemahan yang cukup fundamental adalah pola kerja kita di birokrasi, di pemerintahan," kata Tom di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Jokowi: Kita Perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor

Tom mengamini pernyataan Presiden kemarin soal kinerja investasi yang tidak sesuai harapan. Hal ini membuat ekspor melemah dan neraca dagang menjadi defisit. Dia menilai, internal pemerintah perlu berbenah jika ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand.

Mantan bankir itu menilai, gaya kerja birokrat masih seperti abad 20. Dia mencontohkan, selama bekerja di pemerintaha, dia selalu menghadiri rapat-rapat tatap muka dan surat-menyurat. Dia menyebut gaya kerja semacam itu sudah ketinggalan zaman.

Dia mencontohkan pejabat Singapura yang sejak dua tahun lalu sudah memakai aplikasi kolaborasi online. Aplikasi ini, kata dia, menghubungkan 140 ribu pejabat pemerintahan untuk berdiskusi mulai dari harmonisasi kebijakan hingga pengambilan keputusan.

Kondisi inilah, kata dia, yang membuat BKPM meluncurkan aplikasi serupa dengan nama Kopi Mantap (Koordinasi
Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi). Aplikasi ini menghubungkan 560 pemerintah daerah, 34 kementerian dan lebih dari 30 lembaga nonkementerian.

Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota.

"Saya yakin kalau kita tidak memodernisasi cara kerja kita, pola-pola kerja dengan era yang serba instan, kita tidak mungkin mengejar ketertinggalan dibanding negara tetangga. Yang kami luncurkan ini adalah bagian dari OSS," kata Tom.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)