Pemerintah Trump Gencar Jual Teknologi Nuklir AS ke Arab Saudi

WASHINGTON, iNews.id - Beberapa pejabat senior Gedung Putih mendorong usaha Amerika Serikat (AS) untuk memajukan teknologi nuklir pemerintah Arab Saudi, walaupun ada keberatan dari para pejabat keamanan nasional dan etika. Hal ini terungkap dalam laporan Kongres AS, yakni Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres, mengutip pelapor rahasia.

Anggota DPR baik dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan keprihatinan bahwa Arab Saudi akan bisa membuat senjata nuklir, kalau teknologi AS dialihkan ke negara itu tanpa langkah-langkah keamanan yang baik.

Para anggota Kongres AS sampai saat ini masih khawatir tentang stabilitas kepemimpinan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang di Yaman

Dilaporkan VOA, Rabu (20/2/2019), Komite Pengawas dalam DPR yang kini dikuasai Partai Demokrat pada Selasa (19/2) membuka penyelidikan tentang laporan dari beberapa pelapor rahasia, yang mengaku menyaksikan sejumlah 'tindakan yang tidak normal' di Gedung Putih tentang usul pembangunan puluhan pembangkit listrik nuklir baru di Arab Saudi.

"Pengungkap fakta yang muncul memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat top Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres, Elijah Cummings, yang juga politisi Demokrat, dalam surat tertanggal 19 Februari untuk Gedung Putih.

Laporan itu memicu keprihatinan bahwa ada orang-orang di dalam Gedung Putih yang berusaha menghindari prosedur keamanan nasional yang menyangkut teknologi nuklir.

Laporan itu muncul ketika menantu Presiden Trump, Jared Kushner, sedang menyusun rencana perdamaian di Timur Tengah yang bisa mencakup sejumlah program bantuan ekonomi bagi Arab Saudi.

Menurut laporan itu, usaha untuk membagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi didorong oleh mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn, yang dipecat oleh Trump pada 2017. Seorang pejabat keamanan nasional yang dekat dengan Flynn dan kini masih bekerja di Gedung Putih melanjutkan usaha itu.

Laporan komite yang disusun berdasarkan keterangan pelapor rahasia dan komunikasi email menunjukkan bagaimana Dewan Keamanan Nasional dan dan para pejabat etika pemerintah berulang kali memperingatkan bahwa tindakan Flynn dan sejumlah pembantu seniornya bisa melanggar percaturan federal tentang konflik kepentingan, dan berbagai peraturan tentang pengalihan teknologi nuklir kepada negara asing.

Penyelidikan itu kembali menyoroti tindak-tanduk Flynn dalam pemerintahan Trump, sambil Flynn menunggu vonis yang akan dijatuhkan pengadilan padanya karena berbohong kepada FBI dalam penyelidikan tentang campur tangan Russia dalam pemilihan presiden 2016.

Menurut laporan, para pelapor rahasia itu memberikan keterangan kepada komite karena khawatir adanya usaha Gedung Putih untuk mempercepat pengalihan teknologi nuklir AS ke Arab Saudi, karena hal itu bisa melanggar Undang-Undang Tenaga Atom.

Laporan komite itu hampir sama dengan laporan yang pernah dikeluarkan oleh kantor berita ProPublica pada 2017 yang merinci keprihatinan tentang pengalihan teknologi nuklir yang dikenal dengan nama 'Rencana Marshall bagi Timur Tengah'.

Pemerintah AS menjalankan rencana untuk membangun kembali Eropa yang hancur setelah Perang Dunia II, yang disebut Marshall Plan, yang diambil dari nama menteri luar negeri AS saat itu.

Saat ini, Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.

Editor : Nathania Riris Michico

Let's block ads! (Why?)