15.000 Warga Rusia Demo Memprotes RUU yang Batasi Penggunaan Internet

MOSKOW, iNews.id - Ribuan warga Rusia memprotes rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat di internet. Unjuk rasa itu terjadi di Moskow dan dua kota lain, setelah parlemen mendukung RUU kontroversial keamanan cyber bulan lalu.

Pemerintah menyatakan RUU itu, yang memungkinkan negara memblokir layanan internet Rusia dari seluruh dunia, akan meningkatkan keamanan dunia maya.

Namun para pegiat menyebut hal itu adalah upaya untuk meningkatkan penyaringan berita dan kritik terhadap negara di internet serta dan meredam perbedaan pendapat.

Aktivis mengatakan lebih dari 15.000 orang berkumpul di Moskow pada Minggu (10/3). Namun polisi menyebut jumlahnya perkiraan dua kali lipat.

Beberapa pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan seperti "jangan sentuh internet" dan "tidak untuk isolasi", sementara yang lain berpidato di panggung besar.

"Jika kita tidak melakukan apa-apa, ini akan menjadi lebih buruk," kata seorang pengunjuk rasa kepada Reuters, Senin (11/3/2019).

"Pihak berwenang akan terus mengikuti cara mereka sendiri dan titik di mana kita tidak bisa kembali akan terlewatkan."

Juru kampanye lain, Sergei Boiko, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pemerintah sedang "memerangi" kebebasan.

"Aku bisa memberitahumu ini sebagai seseorang yang menghabiskan sebulan di penjara karena cuitan," tambahnya.

Tokoh oposisi mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditahan di Moskow, namun polisi belum mengonfirmasi hal ini.

Seorang koresponden AFP melaporkan, seorang pria diseret menjauh dari kerumunan saat aksi protes berlangsung.

Pemerintah menyebut apa yang disebut RUU kedaulatan digital akan mengurangi ketergantungan Rusia pada server internet di Amerika Serikat. Pemungutan suara kedua terkait RUU itu bakal digelar akhir bulan ini.

Jika disetujui, RUU itu akan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin untuk nantinya menjadi undang-undang.

Rusia memperkenalkan sejumlah undang-undang internet yang lebih keras dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Kamis, parlemennya mengeluarkan dua undang-undang yang melarang penyebaran berita palsu serta komentar negatif dan kritikan terhadap Kremlin.

Editor : Nathania Riris Michico

Let's block ads! (Why?)