Nasib Para Pejabat yang Didemosi Anies

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini melantik 1.125 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari ribuan nama tersebut ada yang naik jabatan, namun juga ada beberapa kepala dinas yang didemosi atau penurunan jabatan.

Dari data yang dihimpun, pejabat yang jabatannya paling terjun bebas ialah eks Kepala Dinas Tata Air dan Sumber Daya Alam Teguh Hendarwan yang kini hanya menjadi staf di Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta.

Anies Lantik 1.125 Pejabat Pemprov DKI, Ini Daftar Lengkapnya

Sore Ini, Anies Rotasi 1.100 Pejabat Mulai Kepala Dinas hingga Lurah

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Chaidir membenarkan hal tersebut. Dia enggan membeberkan alasan Anies terkait pencopotan jabatan tersebut. "Ya benar (didemosi), karena kinerja," singkat Chaidir saat dihubungi, Senin (25/2).

Saat dihubungi terpisah, Teguh membenarkan dirinya sudah dibebastugaskan dari kepala dinas sumber daya air. Dia mengaku kini menjadi staf di DKI.

"Saya menjadi staf di Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI," kata Teguh saat dihubungi.

Sda sejumlah pejabat eselon yang didemosi dari segi golongan. Selain Teguh, adapun pejabat yang didemosi ialah Yani Wahyu Purwoko yang awalnya menjabat sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kini menjadi asisten Deputi Bidang Budaya.

Adapula Jupan Royter yang tadinya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPBD). Keduanya turun dari eselon IIa menjadi eselon IIb.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan pemprov DKI Jakarta yang meliputi aselon II, III dan IV, Senin (25/2/2019). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

Tak hanya itu, Isnawa Adji yang tadinya menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) kini menjadi wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

Menanggapi banyaknya pejabat yang dirotasi, Chaidir mengatakan, perombakan sudah sesuai dengah prosedur yang berlaku. Untuk ukuran pejabat kepala dinas adalah murni berdasarkan kinerja dan keputusan dari Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dia pun memastikan tidak ada alasan politis dari penurunan jabatan ini. "Semua sudah sesuai prosedur dan sudah melalui uji kompetensi," kata Chaidir.

Sementara untuk ukuran lurah, maka kinerja diukur oleh sistem CRM dan laporan pengaduan masyarakat. "Kemudian nanti nama-nama itu diusulkan oleh Walikota langsung dan dimasukkan ke sistem Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat," ujarnya.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)