Jajal MRT, Wapres JK: Transportasi Umum Harus disubsidi

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mencoba moda transportasi mass rapid transit (MRT) relasi Bundaran Hotel Indonesia-Lebak Bulus, Rabu (20/2/2019). Sebelum menjajal kereta itu, JK meninjau perkembangan pembangunan Stasiun MRT Pintu Bundaran HI.

JK didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama rombongan berangkat menaiki gerbong MRT dari Stasiun Bundaran HI pukul 10.34 WIB melalui Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora dan terakhir di Lebak Bulus.

Turut hadir dalam uji coba ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Kepala Japan International Cooperation Agency (JICA) Jamanaka.

Kereta Ratangga berjalan menembus lorong bawah tanah kedalaman 30 meter sepanjang 6 kilometer (km) dengan jarak tempuh sekitar 20 hingga 30 menit tiba di stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan setelah menempuh 16 Km.

Di tempat ini Wapres selama sekitar 15 menit bincang-bincang dengan Menhub, Gubernur Anies serta Dubes Jepang untuk Indonesia sambil meninjau proyek yang hampir selesai kurang lebih di atas sekitar 98 persen.

Setelah itu Wapres beserta rombongan kembali ke stasiun bundaran HI dan kembali kekantornya untuk melanjutkan akitivitas berikutnya.

JK mengatakan, transportasi masal yang digunakan untuk publik harus disubsidi untuk menekan biayanya operasional sehingga bisa murah. Kalau tidak, tarif menjadi mahal.

“Ya tidak ada suatu angkutan umum di dunia ini yang tidak disubsidi. Kecuali taksi, tapi mahal kan. Angkutan umum masal semuanya itu umumnya disubsidi,” kata JK, Rabu (20/2/2019).

Wapres menuturkan, keuntungan bagi pemerintah dari operasional MRT baru akan dirasakan dalam jangka panjang. Dia pun menjelaskan orientasi perbedaan antara bisnis dan ekonomi.

Menurutnya, bisnis mikro apabila hanya dilihat dari proyeknya saja sudah pasti rugi karena itulah harus disubsidi. Namun apabila dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi maka biaya yang timbul dari kemacetan akan terkurangi.

“Kalau bisnis mikro hanya dilihat dari proyek itu pasti rugi, untuk itu harus disubsidi. Tapi secara ekonomi bangsa, hilang kemacetan saja ongkosnya berapa? Ada yang menghitung Rp100 triliun ongkosnya kemacetan di Jakarta. Nah, artinya cukup lima tahun beroperasi tanpa macet sudah kembali,” ujarnya

Editor : Zen Teguh

Let's block ads! (Why?)