Soal Tarif MRT Jakarta, Menhub: Kemungkinan Pekan Depan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait tarif kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pasalnya, jelang beroperasi, hingga saat ini tarif kereta MRT Jakarta belum juga ditetapkan.

Menurut Budi, penetapan tarif merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dari hasil bocoran yang diterima, tarif MRT Jakarta sendiri akan ditetapkan pada pekan depan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tarif kewenangannya Pemda DKI, belum ditetapkan. Mungkin Minggu depan ditetapkan," ujarnya saat ditemui di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia menuturkan, biasanya tarif akan diumumkan dua pekan jelang pengoperasiannya. MRT Jakarta akan beroperasi sepenuhnya akhir Maret 2019, yang artinya tarif seharusnya akan diumumkan pada pekan depan.

Seperti diketahui, setelah melalui tahapan konstruksi dan pengujian, proyek MRT Jakarta ditargetkan segera memasuki fase Full Trial Run. Fase ini dapat dimulai pada 12 Maret 2019, setelah seluruh pengujian dan sertifikasi oleh regulator berjalan sesuai target.

Pada masa ini, masyarakat sudah dapat mencoba fasilitas MRT Jakarta. Fase full trial run akan berlangsung hingga peresmian operasional MRT Jakarta pada minggu terakhir Maret 2019.

"Mestinya dua minggu sebelum operasi ya, operasi itu tanggal 12," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, saat ini proses penetapan tarif masih terus digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pihaknya mengusulkan dua skema tarif ke Pemprov DKI Jakarta.

Skema pertama adalah Rp8.500 per 10 km. Komponen tarifnya Rp1.500 sebagai biaya tetap ditambah Rp700 per km-nya sebagai unit price per km.

Kemudian skema kedua adalah Rp10.000 per 10 km. Perbedaan dengan pilihan tarif sebelumnya terdapat pada komponen unit price per km yang ada di angka Rp850 per km. Adapun subsidi yang harus digelontorkan Pemprov DKI untuk tarif Rp8.500 sebesar Rp365 miliar per tahun. Sedangkan tarif Rp10.000 butuh biaya subsidi sebesar Rp338 miliar.

"Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan. Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan," katanya. (Giri Hartomo)

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)