PBB: Korut Berupaya Lindungi Fasilitas Rudal Balistik dan Nuklir

NEW YORK, iNews.id - Komite monitoring PBB mengungkap hasil temuan mengejutkan soal program nuklir Korea Utara (Korut). Dalam laporan yang ditujukan kepada 15 negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB itu diungkap, Korut berupaya mempertahankan rudal balistik dan senjata nuklirnya dari serangan asing.

Fakta ini mengejutkan karena di saat bersamaan Korut dan Amerika Serikat (AS) sedang membahas upaya pelucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea. Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un dijadwalkan menggelar pertemuan kedua pada akhir bulan ini. Pada pertemuan pertama mereka di Singapura pada 12 Juni, Korut setuju untuk melucuti persenjataan nuklir. Namun di tengah jalan kesepakatan itu jalan di tempat karena perbedaan pendapat.

Laporan tersebut mengungkap, Korut menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara, dalam merakit rudal balistik serta menguji cobanya untuk menangkal serangan asing yang ditujukan ke sejumlah fasilitas nuklir dan perakitan rudal yang teridentifikasi.

Tim monitoring PBB juga menemukan tren yang konsisten bahwa Korut berupaya menyebar lokasi-lokasi perakitan, penyimpanan, serta pengujian rudal dan senjata nuklir.

Dubes Korut di PBB belum mengomentari laporan setebal 317 halaman yang telah diberikan kepada 15 anggota DK PBB itu.

Tim monitoring juga menyinggung dugaan pelanggaran yang dilakukan Korut atas sanksi DK PBB.

"Negara itu terus menentang resolusi DK dengan meningkatkan pengiriman dari kapal ke kapal secara besar-besaran dan ilegal untuk produk minyak bumi dan batu bara. Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB yang terbaru tidak berjalan efektif," kata tim yang memantau sanksi tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (5/2/2019).

Laporan itu juga menuduh Korut melanggar embargo senjata PBB dengan menjual berbagai peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintahan di Timur Tengah dan Afrika. Korut juga dituduh mengirim persenjataan ringan ke Libia, Sudan, dan kepada pemberontak Houthi di Yaman.

DK PBB menambah sanksi terhadap Korut sejak 2006 agar negara itu menghentikan pendanaan untuk program rudal balistik dan nuklir. Korut dilarang mengekspor batu bara, besi, timah, tekstil, dan makanan laut, serta pembatasan impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

Negara itu juga dikenai larangan impor barang mewah. Tim sedang menyelidiki keberadaan Rolls-Royce Phantom keluaran baru yang tampak di Pyongyang pada 7 Oktober 2018. Mobil itu berbanderol ratusan ribu dolar AS.

Editor : Anton Suhartono

Let's block ads! (Why?)