Kerek Harga Karet, Pemerintah Siap Pangkas Ekspor

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah siap mengeluarkan tiga kebijakan baru untuk megerek harga komoditas karet alam nasional di pasar global. Kebijakan ini diambil usai pemerintah melakukan pertemuan dengan negara International Tripartile Rubber Council (ITRC), yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, tiga kebijakam tersebut, terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, ketiga negara sepakat untuk memangkas komoditas ekspor karet alam, dengan total 300.000 ton. Untuk pembagian besaran potongan ekspor, Darmin menjelaskan masih akan membahas lebih lanjut.

"Pengaturan mengenai jumlah ekspor. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan itu, kebijakan AETS (Agreed Export Tonnage Scheme), kebijakan untuk mengatur ekspor," ujar Darmin dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Meski masih belum ditentukan berapa besaran ekspor yang harus dipotong masing-masing negara, Darmin menjelaskan, salah satu referensi besaran yang akan digunakan berdasarkan produksi komoditas karet alam masing-masing negara. Dengan begitu, Thailand sebagai negara produsen paling besar akan menjadi negara pemotong terbesar.

"Proposional dengan produksinya masing-masing. Thailand 52 persen, Indonesia 38 persen, Malaysia kira-kira 10 persen," ujarnya.

Lalu untuk kebijakan jangka menengah, ketiga negara sepakat untuk mendorong penggunaan karet dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan serapan komoditas karet petani.

Ia mengakui saat ini komoditas karet alam, angka serapan industrinya masih rendah. Bahkan, dari total produksi 3,6 juta ton, karet alam, penggunaan industrinya masih dibawah 1 juta ton.

"Industri ban itu 2017 terakhir itu pemakaiannya 253.000 ton, alas kaki 93.900 ton. Vulkanisir 92.200 ton, dan seterusnya. Belum sampai 1 juta ton," ujarnya.

Lalu untuk jangka panjang, pemerintah akan meningkatkan upaya peremajaan pohon karet. Peningkatan peremajaan karet, dilakukan agar meningkatkan kembali produktivitas karet alam ke depannya.

"Replanting kelapa sawit yang sudah berjalan dan masih akan terus berjalan. Apalagi karet yang sebenarnya belum pernah dilakukan perejamaan sejak dia ditanam 100 tahun lalu," tutur Darmin.

Untuk tahun ini, pemerintah akan meningkatkan luas lahan peremajaan karet, ke angka 50.000 hektare. Sementara, dalam empat tahun terakhir, pemerintah baru berhasil melakukan peremajaan karet seluas 5.000 hektare setiap tahunnya.

Pemerintah akan kembali melakukan pertemuan dengan negara ITRC, pada 4 Maret 2019, dalam forum Senior Officer Meeting.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)