Asosiasi Truk Minta Tarif Tol Trans Jawa Turun 20 Persen

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pemerintah untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa. Pasalnya, tarif tol pada ruas itu terbilang mahal bagi angkutan logistik.

Wakil Ketua Umum Aptrindo Nofrisel menyatakan, penerapan tarif tol Trans Jawa berdampak cukup siginifikan bagi beban operasional angkutan logisitk. Alhasil, angkutan logisitik lebih memilih jalan ateri ketimbang memanfaatkan jalur tol yang memakan biaya.

"Kita membacanya bukan rate tarifnya, kita membacanya bahwa penerapan tarif itu berpengaruh terhadap struktur cost kita, dari sisi pengusaha truk. Kita dengan komponen seperti itu, maka kita merasakan adanya implikasi cost yang naik di struktur cost kita," tutur Nofrisel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Nofrisel menjelaskan, dengan diberlakukannya tarif tol saat ini, biaya pengiriman perusahaan melejit cukup tinggi. Ia mengaku, kenaikan beban biaya operasional bisa mencapai dua kali lipat.

"Bisa kita bandingkan kalau selama ini sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000, sekarang Rp1 juta lebih. Dua kali lipat," ujar Nofrisel.

Nominal tersebut diakuinya belum termasuk biaya lainnya, seperti bahan bakar dan biaya sopir truk. Oleh karenanya, Nofrisel meminta pemerintah untuk dapat mengkaji kembali tarif tol trans Jawa. Sehingga, pengusaha truk dapat lebih meminimalisir biaya transportasi mereka.

"Kalau bisa turun 20 persen," ujar Nofrisel.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebutkan, tarif tol Trans Jawa yang dinilai sejumlah pihak mahal, memberikan banyak pilihan bagi pengguna jalan.

Luhut menilai, lambat laun tarif tol yang kini dianggap mahal akan turun karena banyaknya alternatif pilihan untuk pengangkutan barang. "Akan terjadi penyesuaian baru. Pada akhirnya biayanya turun, pasti itu. Kalau kita angkut pasti cost (biaya) turun karena ada alternatif pesawat, pantura, tol, kereta api. Dulu tidak ada pilihan itu," ucapnya di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Menurut Luhut, pihaknya akan ikut mengecek tarif yang dikeluhkan itu. Evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan investasi yang ditanam hingga keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan pembangunan. "Kan membangun itu mereka juga hitung. Revenue (pendapatan) yang didapat, dengan investasi segitu. Itu enggak sembarang dibuat juga," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)