Ibu Kota Pindah, Gedung Pemerintah di Jakarta Akan Disewakan

JAKARTA, iNews.id - Rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa menyisakan pertanyaan soal nasib gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta. Ternyata, pemerintah akan memonetisasi gedung-gedung tersebut.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan hal tersebut dalam kajian pemindahan ibu kota. Gedung-gedung tersebut akan disewakan ke swasta, sehingga menambah pundi-pundi kas negara lewat pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Sekarang pun di Kemenkeu (Kementerian Keuangan) ada kerja sama pemanfaatan. Itu adalah bentuk minimal yang bisa dipakai dengan sewa jangka panjang atau perjanjian jangka panjang," kata Bambang di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/4/2019).

Kepala Bappenas Pastikan Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, nantinya pemasukan dari hasil sewa tersebu dapat digunakan untuk proses pengembangan ibu kota yang baru. Dengan begitu, APBN tidak akan terlalu terbebani.

"Sehingga bisa kelola dan revenue dan pemerintah dapatkan PNBP, dan PNBP ini bisa dipakai untuk keperluan di kota baru," ucap dia.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengaku setuju dengan opsi yang ditawarkan pemerintah untu menyewakan gedung tersebut. Selain dapat menambah pemasukan negara, langkah itu juga dinilai mampu menekan biaya pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota.

Misbakhun mengusulkan agar sebagian gedung-gedung itu dilego kepada swasta. Dengan begitu, gedung tersebut bisa lebih dimanfaatkan maksimal dan produktif, sehingga Jakarta bisa menjadi kota bisnis yang berskala internasional.

"Kalau itu dilepas maka mekanisme UU, pelepasan aset negara harus dengan persetujuan DPR," kata Misbakhun.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)