REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Pusat melalui sejumlah kementerian berencana memberikan bantuan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Namun, karena belum adanya data yang menjadi rujukan, bantuan akhirnya belum terlaksana.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mencontohkan sejumlah bantuan. Misalnya, bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan Rp 10.000 untuk jaminan hidup (Jadup) pada setiap korban bencana sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2005. Namun bantuan yang seharusnya dapat dicairkan maksimal satu bulan setalah masa tanggap darurat bencana usai, belum dapat disalurkan.
"Karena ada kendala data dan belum selesai," kata Iwan usai Rapat Koordinasi Penanganan Banjir yang juga dihadiri perwakilan dari Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (19/2).
Iwan menjelaskan, pendataan untuk memberikan Jadup pada korban bencana alam cukup sulit lantaran detailnya persyaratan. Belum lagi, kata dia, banyak warga yang seharusnya tak masuk dalam kereteria menginginkan mendapat bantuan.
"Yang berat kan jadup itu banyak budget dan ada bin ini bin itu, bin siapa," kata dia.
Kemudian, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per keluarga pun belum dapat dicairkan. Bantuan tersebut, kata Iwan, dapat dicairkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang berisi daftar nama dan alamat serta klasifikasi tingkat kerusakan rumahnya.
"Bantuan tunggu hunian itu belum cair karena data juga. Berapa yang akan dibantu untuk Rp 500 ribu per hunian bukan KK (Kepala Keluarga) belum diturunkan karena data belum ada,” kata dia.
Selanjutnya, Bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Iwan menjelaskan, bantuan dari Kementerian PUPR bukan hanya untuk hunian tetap (huntap). Dia menjelaskan, PUPR juga membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
Setidaknya akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor, kata Iwan, terdapat 33 jembatan yang harus dibangun. Dia meminta, agar Dinas PUPR Kabupaten Bogor memastikan pembangunan yang perlu diajukan ke pemerintah pusat.
"PUPR akan mencatat dan laporkan, kemudian akan dibantu pusat," kata dia.
Hasil rekap bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Rabu (1/1) itu sempat menyisakan 14.010 pengungsi yang berasal dari empat kecamatan. Dari Kecamatan Cigudeg sebanyak 922 orang, Kecamatan Sukajaya sebanyak 9.926 orang, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.121 orang, dan Kecamatan Jasinga sebanyak 41 orang.
Namun, Iwan menyebut, data yang ada masih dapat berubah. Pasalnya, terdapat pengungsian yang telah kemabli ke rumah. Karena itu, iwan meminta, kepada setiap OPD untuk memastikan data valid yang harus diajukan ke pemerintah pusat.
"Makanya, saya minta waktu siapnya berapa hari, berapa minggu, untuk mendata?" tegas Iwan.
Iwan mengakui, lambatnya pendataan tak terlepas dari perubahan data di grassroot. Akibatnya, hingga saat ini pihaknya belum dapat memutuskan jumlah penerima bantuan yang diajukan ke pemerintah pusat.
"Yang kita takut pertanggungjawabannya, nanti kalau kita minta sekian jadinya sekian, di lapangan ada yang fiktif. Jadi biar tidak disebut lambat ya kita harus sepakati berani tegas ambil keputusan penentuan data kalau enggak, naik turun berubah lagi," kata dia.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mendesak agar Pemkab Bogor dapat segera memastikan data yang akan diajukan pemerintah pusat. Jangan sampai, persoalan bantuan menjadikan masyarakat berebut.
Agus menjelaskan, Kemenko PMK siap menjembatani pengajuan bantuan kepada sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasinya, seperti Kemensos, Kemendikbud maupun Kemenkes. Tak hanya itu, dia mengatakan, Kemenko PMK juga siap membantu kesulitan yang dihadapi oleh Pemkab Bogor.
"Bantuan" - Google Berita
February 20, 2020 at 08:31AM
https://ift.tt/38IeXix
Sejumlah Bantuan dari Kementerian Belum Cair - Republika Online
"Bantuan" - Google Berita
https://ift.tt/36siyzP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sejumlah Bantuan dari Kementerian Belum Cair - Republika Online"
Post a Comment