Medan – Realitasonline | Perkumpulan masyarakat demokrasi 14 atau dikenal dengan De’14 mempertanyakan program bantuan rumah senilai Rp17 juta per unit dari Distarukim (Dinas tata ruang dan permukiman) Sumut yang diduga sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Hal itu dikatakan Sekretaris Perkumpulan De Empat Belas yang juga anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 HM Nezar Djoeli ST, Jumat (14/2/2020) terkait bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp17 juta yang dibagikan kepada rakyat.
Dia menyebutkan,penyediaan tenaga kerja pembangunan rumah senilai Rp17 juta/unit, dibebankan kepada pemilik rumah penerima bantuan. Selain itu kriteria penilaian anggaran bantuan sebesar Rp17 juta tersebut serta bantuan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Tarukim itu juga dipertanyakan.
“Kita minta kepada Gubernur Sumut harus lebih selektif terhadap kegiatan yang membawa nama baik Sumut Bermartabat. Kenapa program bantuan ini cenderung diswakelolakan oleh Dinas Tarukim dengan anggaran yang demikian besar. Sementara rumah rekolasi di Siosar dilelangkan,” katanya.
Disebutkan, tahun ini sebanyak 1500 unit rumah direncanakan akan diberikan bantuan rehab, tahun lalu sebanyak 700-an unit rumah di seluruh Sumut. “Apa dasar penilai 1500 rumah ini diberikan bantuan. Bantuan yang biaya pengerjaannya dibebankan kepada pemilik rumah itu, tapi jika tidak selesai, akan menjadi beban bagi yang punya rumah,” ujarnya.
Menurut kader Partai NasDem ini, di kampung nelayan banyak yang membutuhkan bantuan rehab rumah, tentunya nilai bantuan tidak seharusnya sama. “Secara penilaian terhadap kelayakan rumah yang diberi bantuan, tidak mungkin secara umum bernilai sama, total Rp17 juta/unit, Ini diduga jadi sarang korupsi,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta legislatif betul-betul mengawasi dan mengevaluasi dasar terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. “Ini sama dengan membuat beban baru di tengah masyarakat, bukan memberikan solusi. Tahun lalu juga banyak kegiatan yang terselesaikan. Banyak kegiatan diduga diadakan pekerjaannya demi developer yang mampu menjanjikan sesuatu pada dinas tersebut,” katanya.
Pekerjaan langsung di dinas tersebut, katanya, merupakan program yang sengaja diciptakan oleh kepala dinas tanpa melihat skala prioritas dan kebutuhan terhadap pembangunan tata ruang permukiman di Sumut. (MI)
"Bantuan" - Google Berita
February 28, 2020 at 02:03AM
https://ift.tt/32vK3Ye
De'14 Pertanyakan Bantuan Rumah dari Distarukim Sumut Diduga Sarat KKN - Realitasonline
"Bantuan" - Google Berita
https://ift.tt/36siyzP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "De'14 Pertanyakan Bantuan Rumah dari Distarukim Sumut Diduga Sarat KKN - Realitasonline"
Post a Comment