TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rachmad, mengajak masyarakat sama-sama mengawasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dirjen Perumahan, yang akan masuk di Sulbar tahun 2020.
Tahun ini, Sulbar akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 700 miliar, untuk revonasi 4.000 unit RTLH di enam kabupaten Sulbar, bantuan ini akan gelontorkan melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (Satker SNVT) Perumahan Provinsi Sulawesi Barat.
"Saya tegaskan, bantuan ini jangan dijadikan komoditas politik, apalagi kabupaten di Sulbar yang akan menggelar Pilkada,"tegas Rachmad ditemui di ruangan kerjanya.
Ditegaskan, bantuan ini tidak ada hubungan dengan pemerintah kabupaten, sehingga jangan lagi ada publikasi 'ini gara-gara saya'.
"Karena ini murni bantuan pusat melalui satkernya di Sulbar,"katanya.
Dikatakan, jika ada calon kepala daerah, apalagi petahana yang mengklaim bahwa itu ada bantuan kabupaten, berarti itu adalah oknum.
"Kondisi sekarang ini rentang, apalagi yang kabupaten akan melaksanakan Pilkada, bisa saja dijadikan jualan politik, makanya saya tegaskan, jika ada, itu adalah oknum,"tuturnya.
Dalam waktu dekat, dia akan mengundang pihak terkait untuk membicarakan skema penyaluran bantuan renovasi RTLH tersebut, sehingga tak dijadikan komoditas politik jelang Pilkada.
"Empat kabupaten yang akan berpilkada, yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, memang kami melihat rawan, sehingga skemanya harus dibicarakan dengan baik,"pungkasnya
"Bantuan" - Google Berita
February 18, 2020 at 10:36PM
https://ift.tt/38EopDB
Kadis DPKP Sulbar Tegaskan Bantuan RTLH Tak Jadi Jualan Politik Jelang Pilkada - Tribun Timur
"Bantuan" - Google Berita
https://ift.tt/36siyzP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kadis DPKP Sulbar Tegaskan Bantuan RTLH Tak Jadi Jualan Politik Jelang Pilkada - Tribun Timur"
Post a Comment