BPN Sebut Tim Hukum Siapkan Kejutan pada Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) menyebutkan bakal memberikan kejutan pada sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Sidang tersebut akan digelar kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 18 Juni 2019.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menyampaikan tim hukum Prabowo-Sandi sudah menyiapkan sejumlah saksi-saksi yang akan memberikan keterangan, yang bisa jadi memberikan kejutan dalam sidang.

"Itu sudah kita siapkan. Pada menit tertentu, mudah-mudahan ada saksi hidup yang akan memberikan keterangan 'wow' atas itu semua," katanya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Mahkamah Keadilan Untuk Rakyat', di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

MK Putuskan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Dilanjutkan Selasa

Sidang Sengketa Pilpres 2019, Begini Alur Logika Argumentasi Prabowo-Sandi

Mengenai keterangan 'wow' tersebut, Priyo enggan menjelaskan lebih lanjut. Bahkan, sekretaris jenderal (sekjen) Partai Berkarya ini enggan menjelaskan siapa sosok saksi tersebut

"Ini sebuah taktik yang akan disampaikan oleh mas BW (Bambang Widjojanto). Detailnya mereka yang menjelaskan," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang nantinya dihadirkan. Tujuannya agar memberikan ketenangan kepada saksi dan ahli yang dihadirkan pihaknya saat hadir di sidang MK.

Salah satu anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indraya mengatakan beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pihaknya selaku Pemohon. Mengingat, yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya.

"Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK," katanya saat membacakan pokok permohonan di sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)