KPK Kerja Sama dengan Kementerian Cegah Praktik Jual Beli Jabatan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peranan inspektorat baik di tingkatan provinsi/kabupaten/ kota harus benar-benar berjalan untuk mengantisipasi perbuatan melawan hukum, termasuk praktik jual beli jabatan. Inspektorat sebagai pengendali operasional dinilai masih kurang maksimal menjaga terjadinya perbuatan hukum di lingkungan kementerian maupun lembaga pemerintah.

Atas dasar itu KPK tengah melakukan penguatan terhadap regulasi inspektorat yang bekerja sama dengan kementerian untuk memaksimalkan pengawasan. Koordinasi dengan sejumlah kementerian dilakukan untuk penyesuaaian dasar hukum sehingga secara struktur organisasi bisa perform melakukan check and balances.

"Mereka tidak pada posisi yang perform untuk melakukan fungsi-fungsi check and balances, sehingga ini Ibarat isu basi yang enggak pernah mampu menggeser perubahan dengan cepat negeri kita," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kamis (4/4/2019).

KPK Telusuri Sumber Uang di Laci Meja Kerja Menag Lukman Hakim

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga selama ini praktik jual beli jabatan tidak hanya terjadi di Kementerian Agama (Kemenag). Jual beli jabatan terjadi hampir di semua level.

"Presiden pernah bertanya kepada saya berapa banyak kementerian yang terlibat dalam praktik transaksi. Saya tak berani menduga, ya lebih dari separuh. Tapi kami duga lebih dari 90 persen yang melakukan praktik, tinggal levelnya beda-beda," ucap Ketua KASN, Sofian Effendi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Editor : Kurnia Illahi

Let's block ads! (Why?)