PPP Minta PDI Perjuangan Buka-bukaan soal Amendemen UUD 1945

JAKARTA, iNews.id – Wacana amendemen UUD 1945 terus bergulir. Banyak pihak yang mengkhawatirkan perubahan tersebut akan terjadi secara menyeluruh.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pihaknya tak setuju bila amendemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Dia meminta kepada PDIP selaku parpol yang menginsiasi adanya revisi itu menjelaskan kepada masyarakat ihwal apa saja yang akan dilakukan perubahahan dalam konstitusi tersebut.

"Jadi PPP terbuka terhadap kemungkinan dilakukannya amendemen terbatas tersebut sepanjang yang menginisiasi menjelaskan dulu materinya dan disampaikan secara luas kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang," tuturnya di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Arsul mengungkapkan, pihaknya setuju dengan revisi UUD 1945 hanya pada bagian menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, sebelum itu kembali diaktifkan, harus dilakukan kajian secara matang oleh seluruh fraksi agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih.

"Yang penting apa yang mau diamandemen secara terbatas, disepakati dahulu sebelumnya oleh seluruh fraksi-fraksi dan kelompok DPD sebelum Sidang MPR," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI akan kembali mengajukan proposal amendemen terbatas UUD 1945 di masa jabatan 2019-2024. Hal ini menjadi perbincangan serius di samping isu komposisi pimpinan MPR.

"PDI Perjuangan kembali mengajukan proposal agar amendemen terbatas yang disepakati dua periode MPR, itu dilanjutkan lagi pada MPR 2019-2024," kata Wakil Ketua MPR dari F-PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ketua DPP PDIP ini menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memang tidak mekanisme carry over. Artinya ketika periode MPR sekarang berakhir, berakhir pula semua agenda yang dibahas. MPR masa jabatan yang baru akan memulainya lagi dari awal.

"MPR yang akan datang akan memulai lagi karena anggota MPR-nya baru, lalu kemudian anggota MPR dan DPD baru, partai politiknya ada yang pergi dan datang. Karena itu, dalam penyusunan kabinet Pak Jokowi yang akan datang, saat membicarakan komposisi MPR yang akan datang, seyogianya hal ini dibicarakan kembali," tutur Basarah.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)