Presiden Palestina Diam-Diam Naikkan Gaji Para Menteri, PBB: Tak Masuk Akal!

RAMALLAH, iNews.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam otoritas Palestina setelah terungkap bahwa para menteri dalam kabinet sebelumnya diam-diam menaikkan gaji mereka hampir 70 persen.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang dibocorkan, gaji bulanan para menteri Palestina pada 2017 meningkat dari 3.000 dolar AS atau sekitar Rp43 juta menjadi 5.000 dolar AS atau sekitar Rp72 juta.

"Itu tidak masuk akal dan membuat marah khalayak," kata Duta perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, merujuk pada warga Palestina menghadapi kesulitan ekonomi, seperti dilaporkan AFP, Jumat (7/6/2019).

Mladenov menyebut, dirinya sudah berbicara dengan Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, yang berjanji akan mengakhiri praktik tersebut.

Shtayyeh sendiri telah memerintahkan digelarnya investigasi. Dan selama penyelidikan berlangsung para menteri akan menerima setengah dari gaji mereka.

Dalam wawancara dengan harian New York Times Rabu (5/6), Shtayyeh mewanti-wanti bahwa sedemikian sulit keuangan otoritas Palestina, mereka sedang mengalami "situasi yang sedang kolaps" dan bisa bangkrut pada Juli atau Agustus mendatang.

Krisis keuangan ini diperparah oleh pemasukan pajak dan bea masuk yang dikumpulkan Israel untuk Palestina.

Pada Februari lalu, Israel mengumumkan akan membekukan transfer dana ke Palestina sebanyak 139 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,9 triliun.

Jumlah tersebut, menurut Israel, setara dengan yang dibayarkan Palestina kepada para keluarga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel atau tewas saat melakoni serangan.

Para pejabat Israel mengatakan pembayaran kepada keluarga Palestina sama saja memberi insentif kepada terorisme. Namun, otoritas Palestina berdalih bahwa pembayaran itu adalah tunjangan kesejahteraan bagi keluarga tahanan dan para "martir".

Palestina kemudian menolak menerima transfer pemasukan pajak dan bea masuk dari Israel, yang jumlahnya mencapai setengah dari seluruh anggaran.

Guna menyiasati kekurangan dana, Palestina menegaskan pada Maret lalu bahwa mereka akan mengurangi setengah dari gaji pegawai negeri, kecuali para pegawai yang berpendapatan paling rendah 555 dolar AS atau Rp8 juta per bulan.

Jumlah para pegawai dalam kategori tersebut mencapai 40 persen dari seluruh tenaga kerja.

Shtayyeh—seorang ekonom yang mulai menjabat pada April lalu—mewanti-wanti jika Palestina mengalami keambrukan keuangan maka para petugas keamanan di Tepi Barat harus dirumahkan alias cuti tanpa menerima gaji.

Sang perdana menteri juga mengecam "pemerasan" yang menurutnya dilakukan Amerika Serikat untuk memaksa para pemimpin Palestina terlibat kembali dalam perundingan menjelang pengungkapan rencana perdamaian Timur Tengah yang sudah lama ditunggu-tunggu.

Sejak 2018, AS mengakhiri bantuan kepada Palestina sekaligus kontribusi keuangan kepada lembaga PBB yang menangani para pengungsi Palestina (UNRWA).

Tindakan itu dilakukan setelah Palestina memutus hubungan diplomatik sebagai tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota tersebut dari Tel Aviv.

Perwakilan Khusus Presiden Trump untuk urusan negosiasi internasional, Jason Greenblatt, menepis peringatan Shtayyeh soal situasi keuangan Otorita Palestina.

Editor : Nathania Riris Michico

Let's block ads! (Why?)