Rahasia, Pertahanan Negara Dinilai Tak Boleh Diungkap ke Publik

JAKARTA, iNews.id - Seorang jenderal seharusnya tidak boleh menyatakan pertahanan negara lemah. Masalah pertahanan negara merupakan rahasia internal yang tidak boleh diketahui umum.

Dalam sejarah panjang Indonesia dari zaman perjuangan hingga 73 tahun merdeka, tidak pernah tentara Indonesia hanya mengandalkan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Indonesia lebih mengedepankan sistem senjata sosial.

"Seorang jenderal enggak boleh ngomong kalau pertahanan kita lemah. Itu termasuk membuka rahasia negara,” ujar purnawirawan perwira tinggi TNI-AD Johny L Tobing, Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Mantan Pangdam VI/Mulawarman ini mengungkapkan, sesuai dokrin pertahanan negara, prinsip fundamental pertahanan harus mencakup kekuatan diplomasi, intelijen dan militer. Kemudian kekuatan ekonomi, finansial, informasi, hukum dan sosial budaya.

"Seharusnya pertarungan dalam debat itu lebih ke strategi pembangunan atau tepatnya pembinaan kekuatan," ucapnya.

Jokowi Sebut Tak Ada Invasi 20 Tahun ke Depan, Ini Reaksi Prabowo

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto dalam debat keempat Pilpres 2019 mengkritik anggaran pertahanan Indonesia yang hanya sebesar 4,4 persen dari total pengeluaran pemerintah atau dibawah 1 persen dari PDB.

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD itu membandingkan dengan Singapura yang mengalokasikan 30 persen dari pengeluaran pemerintah atau sekitar 3,3 persen dari PDB untuk pertahanan.

Editor : Kurnia Illahi

Let's block ads! (Why?)