Soal IMB di Pulau Reklamasi, Anies Dapat Kritik Pedas dari Para Aktivis

JAKARTA, iNews.id – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan hunian dan gedung perkantoran di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan itu tak sejalan dengan janji kampanye Anies yang ingin menghentikan seluruh pembangunan reklamasi.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata menegaskan, sebenarnya reklamasi itu sama sekali tidak memberi keuntungan bagi kaum nelayan. Keluarnya IMB itu menurut dia, merupakan kebijakan yang menambah luka hati para nelayan di Ibu Kota.

“Reklamasi tidak ada keuntungan sama sekali untuk nelayan. Anies akan bangun kampung nelayan itu jauh panggang dari api. Mana ada kami di nelayan yang bisa beli rumah harganya paling murah Rp900 juta sampai Rp1 miliar (di pulau reklamasi),” kata Martin dalam diskusi bertajuk ‘Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta’ di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Senin (29/7/19).

Lebih lanjut, Martin mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta justru memberi ancaman berupa likuefaksi atau pergeseran tanah seperti yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Menurut dia, ketika reklamasi diteruskan, itu tinggal menunggu bom waktu akan terjadi bencana di Jakarta di kemudian hari.

Martin mengatakan, seharusnya perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kepada nelayan, tidak hanya menyoal tempat tinggal, namun juga memperhatikan kondisi pesisir sebagai mata pencaharian. “Nelayan tidak hanya butuh tempat tinggal, tapi mereka butuh ikan untuk ditangkap. Wilayah pesisir penting, selain untuk wilayah tangkap, juga untuk ikan berkembang biak, seperti kawasan mangrove,” paparnya.

Pada kesempatan sama, aktivis Haidar Alwi juga menyoroti kebijakan Anies yang menyerahkan pengelolaan tiga pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu Pulau C, D, dan G kepada PT Jakpro—sebagai salah satu BUMD milik DKI. Menurut Haidar, kebijakan perubahan nama pada tiga pulau itu, yaitu Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita; Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, dan; Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama, bukan sesuatu yang layak dibanggakan oleh pemerintah daerah saat ini.

“Jadi kalau pulau-pulau ini sukses menyumbang pemasukan APBD DKI nanti, maka seolah-olah yang sukses adalah Anies. Padahal, dia cuma ganti nama saja,” jelasnya.

Selain itu, Haidar menilai Anies tidak memiliki komitmen dengan apa yang telah dia ucapkan di awal ketika mencabut 13 izin reklamasi, bahwa reklamasi adalah masa lalu bagi Jakarta, bukan masa depan Jakarta.

“Anies menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru ngomong masa depan Jakarta. Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta. Lha ini kan enggak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan,” kata Haidar.

Pada diskusi itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkingan Hidup (Walhi) Tubagus Soleh Ahmadi, menilai setiap Gubernur Jakarta dari periode ke periode memiliki kebijakan yang mendukung reklamasi. Yakni sejak 1994, ketika pertama kali keluar Perpres (Peraturan Presiden) tentang Reklamasi, sampai saat ini Anies Baswedan melanjutkannya dengan mengeluarkan IMB pada 2019.

“Jadi semua gubernur sama saja. punya perannya masing-masing dalam meneruskan proyek reklanasi yang cenderung dipaksakan ini,” kata Soleh.

Dia menegaskan, proyek reklamasi ini sama sekali tidak punya komitmen pada lingkungan. Bahkan masalah lingkungan sering jadi pelengkap penderitaan rakyat. “Dari sejarah awalnya sampai sekarang ini, proyek reklamasi hanya memfasilitasi kepentkngan bisnis. Tapi mengabaikan lingkungan. Baru setelah ditolak, mereka berakrobat seolah ini memperhatikan lingkungan. Sebenarnya tak ada reklamasi bicara soal lingkungan hidup,” ucapnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Let's block ads! (Why?)