Soal Diskriminasi CPO, Menko Luhut Harap LSM RI Bela Petani Sawit

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah saat ini tengah fokus menghadapi diskriminasi komoditas minyak kelapa sawit (crude palm pil/CPO) yang dilakukan oleh Uni Eropa (European Union/EU). Pasalnya, EU telah sepakat untuk melarang impor CPO.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut BInsar Pandjaitan meminta dukungan semua pihak untuk menolak keputusan yang cukup merugikan bisnis sawit Tanah Air. Salah satunya, dukungan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini mengkritisi pemerintah karena merusak lingkungan akibat industri kelapa sawit.

Menurut Luhut, industri kelapa sawit ini menjadi sangat penting keberadaanya. Ia menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 juta petani yang kehidupannya bergantung di kelapa sawit.

"Saya harap, LSM Indonesia itu juga terpanggil, ini kan menyangkut 20 juta petani. Jadi mereka jangan juga hanya bicara masalah lingkungan," ujar Luhut di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Mantan Jenderal TNI itu menegaskan, seiring dengan berjalannya industri kelapa sawit, pemerintah saat ini sudah proaktif mengeluarkan kebijakan yang melindungi lingkungan.

Salah satu kebijakan yang paling terlihat, yakni tidak dilakukannya lagi pembukaan lahan baru untuk industri ini. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi kerusakan lingkungan secara masih yang terjadi akibat keberadaan kelapa sawit.

"Ya kalau ada curi sana, curi sini, ya itu pengawasan yang harus diperketat, jadi jangan dibunuh sistemnya," ucapnya.

Pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia itu menambahkan, pemerintah tengah fokus menyelesaikan kebijakan one map policy. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah akan mampu memantau secara langsung tindak kejahatan yang terjadi dalam industri kelapa sawit.

"LSM kita mbok nasionalisme dibangkitkan. 20 juta lho rakyat indonesia petani small holders. Nanti lama-lama kita audit juga dia," ucapnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)