BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sejumlah warga Bandar Lampung mengeluhkan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, dari total bantuan yang diterima ada potongan Rp10 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) dengan dalih untuk biaya administrasi.
"Saya memang kurang paham, apakah uang PKH ini wajib dicairkan lewat BRI Link. Padahal kalau dicairkan lewat kantor cabang pembantu kata tetangga saya yang kerja di BRI tidak akan dikenakan potongan," kata seorang warga Kecamatan Wayhalim yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu, 15 April 2020.
Untuk beberapa kelompok, lanjut dia, di Kecamatan Wayhalim memang masih banyak yang kartu khusus pengambilan uang tersebut masih diserahkan di ketua kelompok atau pendamping.
"Habisnya gak ngerti mau ambilnya gimana, pernah waktu itu komplain karena uang saya dipotong Rp10 ribu dengan alasan biaya administrasi, tapi saya malah diancam disuruh ambil sendiri kalau banyak tanya. Pernah juga diancam masih untung dapat bantuan masa dipotong Rp10 ribu aja komen kata pendamping bilang begitu ke saya," ujarnya.
Mereka mengharapkan, agar pemerintah mau turun langsung menegur para pendamping. Dan jika memang diharuskan adanya potongan bisa dijelaskan apakah memang pengambilan PKH wajib di BRI Link sehingga harus ada administrasi.
"Harapannya pemerintah mau turun langsung, dan melihat bagaimana kondisi di bawah. Jadi tidak asal tunjuk pendamping, padahal tidak amanah," ujarnya.
Winarko
"Bantuan" - Google Berita
April 15, 2020 at 11:46AM
https://ift.tt/2K8twRA
Warga Wayhalim Keluhkan Pemotongan Bantuan PKH - Lampost
"Bantuan" - Google Berita
https://ift.tt/36siyzP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Warga Wayhalim Keluhkan Pemotongan Bantuan PKH - Lampost"
Post a Comment