Adalah akun twitter @musniumar yang mengunggah narasi itu pada Senin 20 April 2020. Berikut narasi selengkapnya:
"Sebaiknya pemerintah pusat membagi sembako di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan diluar Jawa. Sebab di DKI setiap keluarga sudah diberi paket bantuan sebesar Rp1,2 juta. Hanya penyaluran bantuan bertahap," kata akun @musniumar.
Akun ini membuat narasi tersebut ketika melakukan retweet atau kicau ulang link artikel Vivanews.com. Artikel itu berjudul "Pemerintah Pusat Mulai Distribusi Bansos ke 1,2 Juta Keluarga di DKI".
Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa setiap keluarga di DKI Jakarta diberi bantuan sosial senilai atau sebesar Rp1,2 juta adalah salah. Faktanya adalah sebanyak 1,2 juta keluarga ditargetkan mendapat bantuan sosial di DKI Jakarta.
Sebenarnya melalui artikel Vivanews.com berjudul "Pemerintah Pusat Mulai Distribusi Bansos ke 1,2 Juta Keluarga di DKI"sudah dijelaskan bahwa pemerintah pusat mulai mendistribusikan sembako untuk masyarakat terdampak covid-19, tidak hanya di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengawalinya dengan pembagian sembako untuk masyarakat di wilayah DKI Jakarta sekitar 1,2 juta keluarga.
Kemensos juga akan mendistribusikan sembako tersebut ke sejumlah daerah lainnya. Pihaknya menggandeng sejumlah pihak, di antaranya PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan sembako tersebut ke sejumlah daerah.
"Mewakili bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu khususnya membantu Kemensos dan juga pemerintah pusat di dalam penyaluran paket sembako yang akan kami kirimkan di 1,2 juta keluarga di DKI dan nantinya menyusul di 600 ribu keluarga di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara seperti dilansir Vivanews.com, Senin 20 April 2020.
Hal ini senada dengan pernyataan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para penerima bantuan sosial ditargetkan sekitar 1,2 juta kepala keluarga.
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati menegaskan asumsi bahwa warga akan menerima bantuan dobel dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Pemerintah Pusat pada saat yang sama, itu keliru. Kemudian, setiap penerima akan menerima bantuan senilai Rp600 ribu per bulan dalam bentuk barang.
"Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menyalurkannya secara bergantian," kata Tatak melalui unggahannya di media sosial pada Senin 13 April 2020.
Berikut unggahan selengkapnya:
Bansos dalam Angka. Meluruskan Framing Negatif.
Ada beberapa framing negatif terkait bansos yang saat ini dibagikan di DKI Jakarta. Yaitu soal jumlah penerima dan soal sumber dana bansos. Mari kita luruskan informasinya.
Pertama soal jumlah penerima Bansos.
Ketika teleconference dengan Wakil Presiden, mas Anies menyebut angka 3,7 juta jiwa terdampak bencana Covid-19. Angka itu adalah estimasi. Berasal dari formula Bank Dunia, yaitu 40% dari populasi adalah masyarakat terdampak. Angka ini sama dengan estimasi TNP2K dengan memasukkan angka penduduk miskin, hampir miskin dan nyaris miskin.
Dalam realisasinya dibutuhkan data penerima by name by address, maka Pemprov DKI Jakarta memakai data bantuan sosial eksisting yang selama ini sudah dimiliki. Yaitu daftar penerima KJP Plus, Program Pangan Murah, Kartu Lansia, Kartu Disabilitas, PBI BPJS, Kartu Pekerja. Data ini lalu di cross cek dengan data KK untuk menghindari penerimaan dobel. Data akhirnya kira-kira 1,25 juta Kepala Keluarga, sebagaimana disebut mas Anies. Atau kalau dihitung jumlah orang ada kira-kira 2,5 juta jiwa.
Orang-orang dalam daftar inilah yang saat ini mendapatkan Bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Jumlah penerima bisa berubah. Daftar penerima juga mungkin berubah. Sebab ada yang masuk daftar tetapi mampu, lalu dicoret. Ada yang tidak mampu tapi belum terdaftar, akan didaftar oleh RT/ RW.
Artinya data penerima bansos tahap pertama itu basis datanya TUNGGAL. Yaitu data yang sudah dikumpulkan Pemprov DKI Jakarta. Totalnya kurang lebih 1,25 juta KK atau 2,5 juta jiwa. Bukan 3,7 juta jiwa lagi (sebab ini hanyalah estimasi awal).
Dari fakta tersebut di atas kita bisa meluruskan. Asumsi bahwa ABW menyediakan 1,25 juta dan sisanya 2,5 juta jiwa akan dibantu Jokowi -- tidak tepat. Yang benar jumlah Kepala Keluarga yang akan dibantu jumlahnya tetap, yaitu kurang lebih 1,25 juta jiwa itu. Dana APBD dan APBN akan dikeluarkan pada tahapan yang berbeda.
Kedua, soal sumber dana.
Sumber dana Bansos adalah dari APBD dan APBN. Penyaluran tahap I ini disalurkan bantuan dari dana APBD. Diharapkan untuk tahap selanjutnya, Bansos dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dapat disalurkan.
Penerimanya sama, yaitu orang-orang yang masuk daftar data Bansos Pemprov DKI Jakarta. Hanya waktu penerimaannya yang berbeda. Tahap I selesai dulu dari APBD, baru berikutnya APBN. Begitu harapannya. Hal ini juga sudah menjadi kesepakatan dalam rapat antara Presiden dengan Gubernur DKI Jakarta. Juga dengan Kementerian Sosial.
Soal angka bantuan ada perubahan sesuai kesepakatan dengan Presiden. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Yang tadinya disepakati Rp 1 juta, berubah menjadi Rp 880.000 lalu terakhir Rp 600.000. Keadaan ekonomi sedang sulit, pendapatan negara juga berkurang. Angka Rp 600.000 inipun harus kita syukuri.
Jadi asumsi bahwa warga akan menerima bantuan dobel dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Pemerintah Pusat pada saat yang sama, itu KELIRU. Yang benar warga akan menerima bansos sejumlah kira-kira Rp 600.000 per bulan dalam bentuk barang. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menyalurkannya secara bergantian.
Tuduhan dari seseorang bernama Manuel Mawengkang, bahwa terjadi korupsi karena Jokowi memerintahkan disalurkan Bansos Rp 600.000 tapi disalurkan oleh DKI Jakarta Rp 500.000 jadinya SALAH BESAR.
Bansos DKI Jakarta yang disalurkan saat ini bersumber dari APBD. Jumlah yang telah disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta per paket adalah Rp 149.500 dibagikan 4 kali = Rp 598.000. Mengapa kok tidak Rp 150.000? Yah ibaratnya belanja dapat lebih murah mengapa tidak? Toh sisa uangnya tidak hilang, masih di kantong APBD. Angka pengeluaran riel yang Rp 149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi.
Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK. Karena belanja Pemprov DKI Jakarta berasal dari dana APBD, maka tidak ada kaitan dengan nominal bantuan yang diperintahkan Jokowi. Apalagi ngambil untung, sebagaimana disebut oleh Manuel.
Dana yang dimaksudkan diperintahkan oleh Presiden Jokowi sebesar Rp 600.000 tersebut sumbernya berbeda, yaitu dana APBN. Dana ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan sejauh ini belum disalurkan. Menunggu giliran setelah bansos Pemprov DKI Jakarta tahap I selesai.
Demikianlah, semoga bisa meluruskan. Sangat disayangkan masih saja ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan situasi.
Tatak Ujiyati
Kesimpulan:
Klaim bahwa setiap keluarga di DKI Jakarta diberi bantuan sosial senilai atau sebesar Rp1,2 juta adalah salah. Faktanya adalah sebanyak 1,2 juta keluarga diberikan bantuan sosial di DKI Jakarta.
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Referensi:
1.https://ift.tt/2VoVaAh
2.https://ift.tt/2KpLMpG
3.https://ift.tt/2yAJbqd
*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks, dapat melaporkan kepada kami melalui surel cekfakta@medcom.id.
(DHI)
"Bantuan" - Google Berita
April 21, 2020 at 08:38AM
https://ift.tt/2RWdUVz
Cek Fakta Setiap Keluarga di DKI Jakarta Diberi Bantuan Sebesar Rp1 2 juta Ini Faktanya - Medcom ID
"Bantuan" - Google Berita
https://ift.tt/36siyzP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cek Fakta Setiap Keluarga di DKI Jakarta Diberi Bantuan Sebesar Rp1 2 juta Ini Faktanya - Medcom ID"
Post a Comment